BBHAR PDIP Jatim Ajukan Perlindungan dan Restitusi ke LPSK bagi Dua Santriwati Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Sidoarjo

Sabtu, 1 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA – Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur secara resmi mengajukan permohonan perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi dua santriwati berusia belasan tahun yang menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

Permohonan tersebut disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum BBHAR PDIP Jatim kepada Kantor Perwakilan LPSK Jawa Timur di Gedung Keuangan Negara I Surabaya. Langkah itu dilakukan untuk memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung hingga tahap pemulihan pascaperkara.

Perwakilan tim advokasi BBHAR PDIP Jatim, M. Hakim Yunizar, S.H., menegaskan bahwa pendampingan terhadap korban tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga pada aspek pemulihan psikologis dan pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Dugaan tindak pidana ini merupakan kejahatan serius yang dapat menimbulkan dampak traumatis berkepanjangan bagi korban. Karena itu, perlindungan, pemulihan psikologis, dan restitusi melalui LPSK menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak-hak korban,” ujar Hakim dalam keterangannya di Surabaya, Jumat (31/7/2026).

READ  Festival Literasi Banjarnegara 2026, Pemkab Dorong Budaya Baca dan Kreativitas

Sebelumnya, tim kuasa hukum juga telah mendampingi salah satu korban dalam proses asesmen yang dilakukan di Polresta Sidoarjo.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Martin Hamonangan, S.H., M.H., menyatakan pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan hukum hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

“Untuk pendampingan hukum keluarga korban, kami telah menurunkan delapan advokat. Pendampingan dilakukan sejak proses pelaporan hingga seluruh tahapan hukum selesai,” kata Martin yang juga anggota DPRD Jawa Timur.

Dugaan Peristiwa Terjadi di Lingkungan Pondok Pesantren

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/89/III/2026/SPKT POLRESTA SIDOARJO, dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Putri Fatimiyah, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Terduga pelaku berinisial UJF (30), yang diketahui merupakan pengajar di lingkungan pesantren tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, korban diduga diminta menuju salah satu ruangan di lantai dua gedung pesantren dengan alasan membantu membersihkan gudang.

Di lokasi tersebut, terduga pelaku diduga melakukan perbuatan yang dilaporkan terjadi berulang kali dalam rentang September hingga Desember 2025. Korban juga mengaku mendapat tekanan agar tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pihak lain.

READ  TMMD Reguler ke-129 Dimulai di Gumelem Kulon, Percepat Pembangunan Jalan hingga RTLH

Kasus ini mulai terungkap setelah keluarga korban memperoleh informasi dari wali santri lain pada akhir Maret 2026. Setelah dilakukan komunikasi dan pendampingan secara hati-hati, korban akhirnya menyampaikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya.

Terduga Pelaku Telah Ditahan

Kasat Reskrim PPA-PPO Polresta Sidoarjo, Kompol Rohmawati Lailah, membenarkan bahwa terduga pelaku telah diamankan dan saat ini menjalani proses penyidikan.

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan pembuktian perkara.

Dalam perkara ini, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 473 ayat (4) KUHP serta Pasal 418 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Sementara itu, ibu korban berinisial RM berharap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi korban serta keluarganya.

“Harapan kami, proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan atas penderitaan yang dialami korban,” ujarnya.

READ  Wali Kota Cilegon Robinsar Terima Slempang Kehormatan Saat Hadiri Maulid Nabi di Kapudenok Julalen

Berita Terkait

Sebanyak 110 Peserta Mengikuti STQ Tilawah Gemilang Tingkat Kabupaten Tangerang dan Launching Buku Ayat-Ayat Semesta.
Merawat Ikatan, Menguatkan kontribusi. PC IKA PMII Kabupaten Tangerang Resmi Dilantik Masa Khidmat 2026-2031
BPN Banten Gandeng PWI, Masyarakat Diharapkan Lebih Paham Prosedur Pertanahan
Santri Banjarnegara Didorong Kuasai Iptek dan Berinovasi
HPS 2026, Zarkasi Dorong Perlindungan Sawah dan Perbaikan Irigasi
Lettu Inf Harits Adam Yuseno Dimakamkan Secara Militer di Banjarnegara
HPS 2026, Banjarnegara Surplus Beras 30 Ribu Ton dan Dorong Diversifikasi Pangan Lokal
Pemkab Banjarnegara Dukung Perjuangan Pengakuan dan Kesejahteraan Guru PAUD

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 22:58

Sebanyak 110 Peserta Mengikuti STQ Tilawah Gemilang Tingkat Kabupaten Tangerang dan Launching Buku Ayat-Ayat Semesta.

Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:52

Merawat Ikatan, Menguatkan kontribusi. PC IKA PMII Kabupaten Tangerang Resmi Dilantik Masa Khidmat 2026-2031

Jumat, 23 Oktober 2026 - 17:19

BPN Banten Gandeng PWI, Masyarakat Diharapkan Lebih Paham Prosedur Pertanahan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:12

Santri Banjarnegara Didorong Kuasai Iptek dan Berinovasi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:12

HPS 2026, Zarkasi Dorong Perlindungan Sawah dan Perbaikan Irigasi

Berita Terbaru