BANJARNEGARA, — Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperkuat langkah pencegahan risiko dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan potensi kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu fokus pembahasan saat Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Buyung Wiromo Samudro melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjarnegara.
Kunjungan tersebut diterima langsung Bupati Banjarnegara Amalia Desiana di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Kamis (3/9/2026).
Buyung mengatakan, sinergi BPKP dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus melakukan pencegahan terhadap berbagai risiko dalam tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi juga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengadaan barang dan jasa, termasuk optimalisasi penggunaan E-Katalog. BPKP mendorong pejabat pengadaan tetap melakukan riset harga pasar dan negosiasi harga melalui sistem yang tersedia.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pengadaan tetap memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, kepatuhan terhadap aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berkomitmen mendampingi pemerintah daerah agar para pejabat pengadaan dapat bekerja secara tenang sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, transparan dan sesuai prosedur negosiasi harga yang akuntabel,” ujarBuyung.
Pendampingan BPKP, lanjutnya, juga diarahkan untuk membantu pemerintah daerah memitigasi risiko pengadaan barang dan jasa sehingga potensi permasalahan dapat dicegah sejak awal.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyambut baik kunjungan dan pendampingan BPKP Jateng tersebut. Ia menegaskan Pemkab Banjarnegara terus mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.
“Kami terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa sejak dari tahap perencanaan,” katanya.
Sinergi dengan BPKP diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan internal Pemkab Banjarnegara, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(Bas).
