Banjarnegara, Pelitanews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok. Hal itu menjadi salah satu fokus Kick Off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 se-Eks Karesidenan Banyumas yang dipusatkan di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (8/10/2026).
Kepala OJK Purwokerto, Dinavia Tri Riandari, mengatakan BIK tidak hanya bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, biaya, risiko, dan cara menggunakan produk keuangan secara tepat.
“Harapannya, dengan inklusi itu, literasi keuangan tidak hanya merambah perkotaan, tetapi juga pedesaan, bahkan daerah yang terluar,” kata Dinavia.
Menurutnya, akses dan literasi harus berjalan beriringan. Masyarakat yang telah memiliki akses terhadap layanan keuangan belum tentu memahami produk yang digunakan sehingga tetap rentan terhadap penipuan maupun layanan keuangan ilegal.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK bersama BPS, indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen.
Artinya, masih terdapat kesenjangan antara masyarakat yang telah memiliki akses dengan mereka yang benar-benar memahami produk dan layanan keuangan.
“Dari 100 orang, baru sekitar 69 orang yang benar-benar paham. Ini menjadi PR kita bersama agar masyarakat yang sudah terinklusi juga memiliki pemahaman yang baik terhadap produk keuangan yang mereka gunakan,” jelasnya.
Dinavia menambahkan, perkembangan layanan keuangan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan risiko kejahatan digital.
Karena itu, OJK mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip **legal dan logis** sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan. Masyarakat diminta memastikan legalitas penyedia jasa serta tidak mudah percaya terhadap tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.
Selain scam, masyarakat juga diminta mewaspadai pinjaman online ilegal, investasi bodong, judi online, hingga jebakan layanan *buy now pay later* akibat perilaku FOMO.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjarnegara, Hendro Cahyono, mengatakan peningkatan literasi keuangan penting dilakukan seiring pesatnya digitalisasi.
Ia berharap BIK tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.
“Melalui momentum Kick Off BIK 2026 ini, Pemkab Banjarnegara berharap literasi keuangan pelajar, ASN, dan masyarakat luas dapat semakin meningkat di tengah pesatnya digitalisasi,” ujarnya.
BIK 2026 wilayah kerja OJK Purwokerto digelar bersama Bank Indonesia dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Kegiatan diikuti sekitar 840 peserta secara luring dan daring dari empat kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, mulai dari pelajar, mahasiswa, UMKM, ibu rumah tangga, petani, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Mengusung tema **“Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”**, BIK diharapkan mampu memperluas akses keuangan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan yang legal dan sesuai kebutuhan.
Rangkaian kegiatan BIK 2026 selanjutnya akan diisi edukasi dan literasi keuangan. Puncaknya, Financial Expo dijadwalkan berlangsung di Rita Supermall Purwokerto pada 24 Oktober 2026.
Dengan dipusatkannya kick off di Pandanarum, OJK menegaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan, tetapi juga harus menjangkau desa dan wilayah pelosok. (Bas)
