Yabpeknas Minta Kejelasan Status Paguyuban Kepala Puskesmas, Nilai Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan

Rabu, 8 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BREBES – Keberadaan Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Brebes menuai sorotan dari Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (Yabpeknas) Kabupaten Brebes. Organisasi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena dikhawatirkan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan.

Aktivis Yabpeknas Kabupaten Brebes, Heri Tatto, menilai Dinas Kesehatan sebagai organisasi perangkat daerah telah memiliki sistem koordinasi dan tata kelola yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan paguyuban di lingkungan tersebut perlu memiliki dasar hukum yang tegas.

“Dinas Kesehatan merupakan lembaga pemerintahan dengan struktur organisasi yang sudah jelas. Karena itu, keberadaan paguyuban perlu dikaji agar tidak menimbulkan persepsi adanya dua jalur koordinasi dalam pelaksanaan tugas,” ujar Heri dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes membawahi 38 puskesmas serta dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Bumiayu, dan RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan. Menurutnya, mekanisme koordinasi di lingkungan dinas semestinya tetap mengacu pada struktur organisasi yang berlaku.

Heri juga mempertanyakan legalitas paguyuban tersebut apabila memiliki peran dalam proses pengambilan kebijakan atau koordinasi di luar mekanisme birokrasi resmi.

READ  Kasad dan Panglima Tentera Darat Malaysia Perkuat Sinergi Militer, Fokus pada Keamanan Kawasan

“Jika hanya sebagai wadah silaturahmi tentu berbeda. Namun apabila menjalankan fungsi koordinasi yang bersinggungan dengan kebijakan kedinasan, maka perlu dipastikan dasar hukumnya agar tidak menimbulkan polemik,” katanya.

Atas dasar itu, Yabpeknas meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes melakukan evaluasi terhadap keberadaan paguyuban tersebut, termasuk meninjau fungsi dan kewenangannya agar selaras dengan aturan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes maupun pengurus Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Brebes belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(**)

Berita Terkait

Ustur Ubadi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Menolak Keras Rencana Pemerintah Pusat Merelokasi Badak Jawa dari Ujong Kulon ke Alas Purwo
Terobosan Baru 2027. Bappeda Akan Luncurkan Program membangun halte-halte sampah sebagai prototype
RDP Ke II. DPRD Kabupaten Tangerang Komisi II. Soroti Dugaan Wanprestasi PT TCU
Dugaan Calo Berkedok Notaris dan Setoran Pengurusan Sertifikat di BPN Tangsel Disorot
Antusias Ribuan Warga Semarakkan Jalan Santai Peringatan HUT ke-62 Golkar DPD Kabupaten Tangerang
Panaskan Mesin Partai, DPC PKB Se – Tangerang Raya Gelar Orentasi politik Serta Pengukuhan Pengurus Baru.
‎Karang Taruna RW 03 Sukses Gelar Acara Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, Sekaligus Pelantikan RT Berjalan Lancar
Ansyah Sandy Kritik Keras Pernyataan Kadinkes Kabupaten Tangerang, Terkait Anggaran Pembongkaran Gedung Lama Puskesmas Curug
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:55

Ustur Ubadi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Menolak Keras Rencana Pemerintah Pusat Merelokasi Badak Jawa dari Ujong Kulon ke Alas Purwo

Rabu, 18 November 2026 - 21:14

Terobosan Baru 2027. Bappeda Akan Luncurkan Program membangun halte-halte sampah sebagai prototype

Rabu, 18 November 2026 - 19:07

RDP Ke II. DPRD Kabupaten Tangerang Komisi II. Soroti Dugaan Wanprestasi PT TCU

Senin, 16 November 2026 - 09:27

Antusias Ribuan Warga Semarakkan Jalan Santai Peringatan HUT ke-62 Golkar DPD Kabupaten Tangerang

Senin, 16 November 2026 - 09:14

Panaskan Mesin Partai, DPC PKB Se – Tangerang Raya Gelar Orentasi politik Serta Pengukuhan Pengurus Baru.

Berita Terbaru