Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan bahwa jalur prestasi dalam SPMB diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik. Untuk jenjang SMA, kuota jalur prestasi ditetapkan paling sedikit 30 persen dari total daya tampung sekolah, sedangkan untuk jenjang SMP paling sedikit 25 persen.
Jalur prestasi dinilai memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkan berdasarkan capaian akademik, prestasi olahraga, seni, budaya, maupun kepemimpinan organisasi yang dimiliki. Selain itu, sejumlah daerah juga menerapkan penilaian berdasarkan nilai rapor dan pembobotan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengamat pendidikan menilai, jalur prestasi dapat menjadi instrumen untuk mendorong budaya kompetisi yang sehat di lingkungan sekolah. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Seluruh proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat juga perlu memahami mekanisme pembobotan nilai maupun verifikasi dokumen prestasi,” ujar seorang pemerhati pendidikan.
Dalam pelaksanaan SPMB, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun petunjuk teknis, termasuk mekanisme pengalihan sisa kuota dari jalur tertentu ke jalur lainnya apabila kuota tidak terpenuhi. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dan kebutuhan daerah masing-masing.
Sementara itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi melalui portal SPMB daerah masing-masing guna memperoleh informasi terkini mengenai kuota, jadwal, persyaratan, hingga hasil seleksi. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh proses penerimaan murid baru bebas dari praktik pungutan liar maupun titipan yang dapat mencederai asas keadilan dalam dunia pendidikan. (*)
