Jakarta, Pelitanews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kapasitas aparatur kehumasan dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas, Kemendagri menekankan pentingnya penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), untuk mendukung komunikasi pemerintahan yang cepat, akurat, dan terpercaya.
Kegiatan yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat tersebut dibuka oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, Kamis (30/7/2026).
Dalam arahannya, Anwar menegaskan bahwa perkembangan AI, media sosial, dan derasnya arus informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Di satu sisi, teknologi mempermudah akses informasi, namun di sisi lain juga mempercepat penyebaran disinformasi dan misinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Bimtek ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing,” ujar Anwar.
Menurutnya, peran Pranata Humas kini semakin strategis. Tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, mereka juga menjadi ujung tombak dalam menjelaskan kebijakan publik agar dapat dipahami masyarakat secara utuh dan benar.
Anwar menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan, manfaat, dan dampak dari setiap kebijakan yang dijalankan.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Berdasarkan laporan Digital 2026 yang diterbitkan DataReportal, Indonesia saat ini memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau setara 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menghadirkan strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
Dalam konteks itu, Pranata Humas dituntut mampu mengenali dinamika isu yang berkembang, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat sasaran, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana untuk memperkuat komunikasi pemerintahan.
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi yang terencana, konsisten, berbasis data, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
