LOMBOK BARAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para gubernur di seluruh Indonesia untuk memperkuat koordinasi, menjaga integritas, serta menghadirkan kepemimpinan yang mampu mentransformasi daerah di tengah tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Rapat Kerja (Raker) Gubernur anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Aruna Senggigi Resort & Convention, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Bima menjelaskan bahwa seorang gubernur memiliki dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur dituntut membangun koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan selaras.
Ia menyampaikan pesan Mendagri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, bersama para bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri [Dalam Negeri] itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan Bapak-Ibu untuk fokus tetap pada rakor-rakor,” ujar Bima.
Selain memperkuat koordinasi, Bima mengatakan Mendagri juga meminta para gubernur memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis di daerah, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, kepemimpinan kepala daerah tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada sekretaris daerah (Sekda), tetapi harus hadir hingga ke tingkat implementasi di lapangan.
Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Di samping itu, ia menekankan perlunya percepatan penyelesaian persoalan batas wilayah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah.
“Pak Menteri meminta Bapak-Ibu untuk juga memberikan atensi kepada persoalan-persoalan batas daerah, kabupaten, kota, dan desa, dan lain-lain. Ini kita ingin selesaikan secara dicicil oleh teman-teman di Adwil. Nah itu arahan dari Pak Menteri yang harus saya sampaikan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengingatkan agar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta para kepala daerah menghindari kinerja yang rendah (underperform) dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kepala daerah saat ini harus menjadi pemimpin yang transformasional, yakni mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bima mengungkapkan sedikitnya terdapat lima tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini, yaitu dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan algoritma media sosial, serta risiko persoalan hukum yang harus diantisipasi.
“Kami berharap sekali di forum ini Gubernur Kaltim sebagai Ketua [APPSI] bisa terus menginspirasi best practices masing-masing yang transformer itu, dijadikan contoh bagi yang underperformer,” ujarnya.
Di sisi lain, Bima juga mengajak para kepala daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi keberhasilan berbagai program pembangunan. Mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Robert E. Lucas Jr. dalam On the Mechanics of Economic Development, ia menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada investasi fisik dan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan inovasi.
“Jadi mari kita sama-sama belajar dan kuatkan bagaimana membangun ekosistem di sini,” tandasnya.
Rapat kerja tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, para gubernur dari berbagai provinsi atau perwakilannya, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI.
