JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, hingga persoalan ketenagakerjaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Salah satu tuntutan yang mencuat adalah desakan agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Massa menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat ditindak sesuai ketentuan hukum.
Selain mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, sebagian massa juga membawa tuntutan agar pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang lebih berat. Bahkan, terdapat kelompok yang secara khusus menyuarakan penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aspirasi lain datang dari kelompok yang menyoroti persoalan pekerja pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka meminta adanya kepastian status dan perlindungan kerja bagi para pekerja dapur SPPG. Massa juga menyoroti penggunaan istilah “relawan” terhadap pekerja yang dalam praktiknya menjalankan pekerjaan secara rutin dan menerima imbalan.
Selain persoalan ketenagakerjaan, massa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaan Program MBG. Mereka pada prinsipnya mendukung program tersebut, namun menilai pelaksanaannya perlu terus dibenahi agar berjalan transparan, aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Isu perlindungan anak juga menjadi bagian dari aspirasi yang dibawa dalam aksi. Massa mendesak agar pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak diproses secara tegas serta dijatuhi hukuman maksimal sesuai peraturan perundang-undangan.
Sejumlah kelompok massa juga berharap dapat berdialog langsung dengan pimpinan DPR RI. Pertemuan tersebut dinilai penting agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai aksi jalanan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret.
Dengan beragamnya elemen yang berencana hadir, aksi 27 Agustus diperkirakan menjadi ruang penyampaian sejumlah persoalan publik, mulai dari pemberantasan korupsi, penegakan hukum, perlindungan pekerja hingga evaluasi program pemerintah.
Aparat keamanan pun diperkirakan melakukan pengamanan di sekitar kawasan Gedung DPR RI untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut diimbau memperhatikan perkembangan pengaturan lalu lintas dan situasi di lapangan.
Redaksi
