JAKARTA – Sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota Polri dalam perkara narkotika sepanjang tahun 2026 kembali menjadi sorotan publik. Meskipun belum ada data resmi mengenai jumlah keseluruhan anggota kepolisian yang terjerat kasus narkoba, sejumlah perkara yang terungkap dinilai menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kasus terbaru yang menyita perhatian adalah penangkapan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri. Dalam pengembangan perkara tersebut, Bareskrim juga mengamankan sejumlah anggota Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang sama.
Bareskrim Polri menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap anggota yang terbukti terlibat tindak pidana narkotika. Seluruh proses hukum akan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk komitmen menjaga integritas institusi.
Fenomena tersebut menjadi perhatian karena aparat kepolisian, khususnya yang bertugas di bidang pemberantasan narkoba, memiliki peran strategis dalam memutus jaringan peredaran gelap narkotika. Keterlibatan oknum aparat tidak hanya berpotensi menghambat penegakan hukum, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Di sisi lain, Polri terus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan narkotika. Sepanjang tahun 2026, Polri berhasil mengungkap 24.837 perkara narkotika dengan menetapkan 32.792 tersangka serta menyita berbagai jenis barang bukti narkotika dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp10,4 triliun. Data tersebut mencakup seluruh pelaku tindak pidana narkotika dan bukan hanya anggota Polri.
Pengamat menilai pengawasan internal, pembinaan integritas personel, serta penindakan yang tegas dan transparan menjadi langkah penting untuk mencegah keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika. Selain itu, keterbukaan informasi kepada publik dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat penegak hukum.
Hingga saat ini belum terdapat rekapitulasi resmi mengenai jumlah keseluruhan oknum anggota Polri yang terjerat kasus narkotika sepanjang 2026. Namun, setiap perkara yang terungkap dipastikan tetap diproses sesuai mekanisme hukum dan kode etik yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
